Mutasi / Alih Tugas Pada Saat Pandemi COVID-19

Disaat seluruh dunia terkena COVID-19 yang memberikan dampak luas dan besar terhadap ekonomi pada suatu negara serta memberikan dampak terhadap perusahaan sehingga membuat perusahaan melakukan segala upaya untuk bertahan seperti mengurangi upah para pekerja, mengurangi jam kerja, merumahkan pekerja, sampai melakukan PHK.

Beruntung hal ini tidak terjadi pada istri saya yang saat ini bekerja pada suatu bank daerah, namun pada saat pandemi COVID-19 istri saya dimutasi oleh perusahaan ke cabang lain dan membuat saya untuk menulis mengenai apa hak - hak pekerja yang di mutasi saat pandemi COVID-19.

Mutasi kerja atau Alih Tugas diatur dalam Pasal 32 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang berbunyi :
  1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi;
  2. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperlihatkan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum;
  3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.
Pada dasarnya Mutasi Kerja wajib dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian Kerja diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi :
(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Seringkali pada setiap perusahaan terdapat klausula yang mengatur mengenai kesediaan pekerja untuk di mutasi / alih tugas pada perusahaan lain yang merupakan satu grup atau cabang perusahaan tersebut dimana apabila menolak mutasi / alih tugas dapat dikatakan melanggar perjanjian kerja.

Pada tulisan kali ini, penulis tidak berniat menulis hak pekerja yang menolak mutasi kerja. Namun untuk mengetahui apa saja hak pekerja yang di mutasi kerja disaat pandemi COVID-19. Penulis mengutip pertimbangan majelis hakim padal halaman 29 dalam Putusan Nomor 185/Pdt.Sus-PHI/PN.Bdg berkenaan dengan mutasi kerja ke tempat atau daerah yang baru agar difasilitasi secara baik oleh Pemberi Kerja. Fasilitas tersebut dapat meliputi, uang kemahalan atau uang sewa, dan uang trasnportasi ke tempat daerah kerja baru, selain fasilitas tersebut Pemberi Kerja sebagaimana Pasal 90 UU Ketenagakerjaan dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana Pasal 89 UU Ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan tunjangan uang kemahalan atau uang sewa tersebut dapat diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Sehubungan dengan Pandemi COVID-19 dimana berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Deases 2019 (COVID-19) (SE New Normal) yang mewajibkan setiap masyarakat yang bepergian menggunakan transportasi umum baik darat, laut, maupun udara diwajibkan untuk menunjukkan Surat Keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau Rapid Test dengan hasil non-reaktif.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran Gugus Tugas tersebut, beberapa pemerintah daerah mewajibkan setiap orang yang masuk ke daerahnya untuk dapat menunjukkan hasil uji PCR negatif atau hasil uji Rapid Test non reaktif, salah satunya adalah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan setiap masyarakat yang berniat memasuki wilayah DKI Jakarta diwajibkan untuk dapat menunjukkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dimana salah satu syarat untuk mendapatkan SIKM tersebut adalah dengan hasil uji PCR atau Rapid Test tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemberi Kerja selain memberikan fasilitas dan uang transportasi ke tempat kerja terbaru diwajibkan pula untuk memberikan biaya untuk melakukan Rapid Test yang diwajibkan oleh pemerintah karena Pandemi COVID-19.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perlukah Audit Keuangan Terhadap Perkara Penggelapan?

"Gak Sengaja" dan Kewenangan Hakim dalam Memutus Bebas