"Gak Sengaja" dan Kewenangan Hakim dalam Memutus Bebas

Sebelum membahas mengenai kewenangan hakim dalam memutus bebas seorang terdakwa dan kalimat "gak sengajak" dalam konteks pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kasus yang menimpa Novel Baswedan. Penulis tidak bermaksud untuk mendiskreditkan pihak manapun dan tulisan ini hanya buah pikiran Penulis.

Penulis akan membahas mengenai kalimat "Gak Sengaja" yang sempat menjadi viral terkait dengan kasus pidana yang menimpa Novel Baswedan. Kalimat "Gak Sengaja" menurut Penulis telah merusak teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana itu sendiri. Teori Pertanggungjawaban Pidana berkaitan erat dengan asas kesalahan, hal ini dikuatkan dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. 

Pertanggungjawaban Pidana itu sendiri dapat diuraikan menjadi dua yaitu Kesalahan (dolus) dan Kelalaian (culpa). Kesalahan apabila melihat ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana terdapat frasa "....dengan sengaja...". Perbedaan jelas antara Kesengajaan dan Kealpaan atau Kelalaian atau Keteledoran adalah Culpa, Penulis mengutip Jan Remmelink, mencakup kurang cermat, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, selain hal tersebut didalam KUHP perbedaan mencolok lainnya adalah mengenai tinggi atau rendahnya ancaman pidana.

Kesengajaan, sebagai salah satu bagian dari kesalahan, terdiri beberapa unsur, yaitu (i) adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat; (ii) adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya; (iii) hapusnya alasan pemaaf atau alasan pembenar. Terdapat beberapa teori yang mengatur mengenai kesengajaan, diantaranya :

  • Kesengajaan sebagai maksud, yaitu menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut. Contohnya adalah ketika X menghina keluarga si Z, ketika Z bertemu X disuatu tempat, Z langsung memukul kepala dengan kayu yang ia bawa.
  • Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu kesengajaan berupa kesadaran seseorang terhadap akibat dari suatu perbuatan yang pasti terjadi apabila dilakukan perbuatan tersebut. Dalam beberapa tulisan yang Penulis baca, terkait dengan kasus ini adalah Thomas van Bremerhaven, ia ingin mendapatkan uang asuransi akibat kapalnya tenggelam, untuk mendapatkan uang tersebut thomas menaruh bahan peledak di kapal tersebut, namun peledak tersebut meledak sebelum para awak kapal dan penumpang dimana akhirnya menewaskan dan melukai banyak orang akibat hal tersebut. 
  • Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahui bahwa perbuatan tersebut memungkinkan akibat lain yang tidak diinginkan. Penulis memberikan contoh ketika X memiliki supercar dan berniat melakukan uji coba kecepatan mobilnya dijalan tol pada malam hari, ia yakin bahwa jalanan sepi dan tidak akan mencelakai orang lain, saat melaju dengan kecepatan tinggi X tidak melihat bahwa ada kendaraan lain yang melambat sehingga terjadi kecelakaan yang menewaskan pengendara yang ditabrak oleh X.
Berkenaan dengan "Gak Sengaja" dalam kasus Novel Baswedan, tidak dikenal dalam Hukum Pidana, namun dikenal dalam Hukum Pidana mengenai hapusnya alasan pertanggunjawaban pidana yaitu :
  • Alasan Pemaaf, alasan pertanggungjawaban pidana hapus jika pelaku merupakan salah satu contohnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang gila.
  • Alasan Pembenar, alasan pertanggunjawaban pidana hapus jika pelaku melaksanakan perintah undang- undang dan perintah jabatan.
Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat "gak sengaja" tidak dapat digunakan dalam ilmu hukum pidana.

Berkaitan dengan kewenangan Hakim dalam memutus bebas suatu perkara pidana yang diperiksa olehnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim tidak boleh sewenang - wenang memutus suatu perkara pidana melainkan harus didasarkan pada surat dakwaaan dan segala hal yang terbukti dalam persidangan.

Selain itu, hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana kecuali sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah.

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdiri dari :
  1. Keterangan Saksi;
  2. Keterangan Ahli;
  3. Surat;
  4. Petunjuk;
  5. Keterangan Terdakwa.
Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, hakim dapat saja memutus suatu perkara pidana yang diperiksa olehnya menjadi bebas dengan ketentuan sebagaimana ketentuan tersebut apabila setelah memeriksa alat bukti yang ada dan telah mempertimbangkan fakta persidangan serta keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Demikian Penulis menyampaikan opini berkenan dengan kasus yang tengah viral yang menimpa Novel Baswedan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perlukah Audit Keuangan Terhadap Perkara Penggelapan?

Mutasi / Alih Tugas Pada Saat Pandemi COVID-19