Intervensi Pihak Ketiga dalam Sengketa Arbitrase

Pihak Ketiga sering kali dalam sengketa perdata terkena "imbas" atas putusan pengadilan, misalnya dalam perkara sengketa tanah dan bangunan, penghuni menjadi "terusir" akibat putusan tersebut. Dari sisi Penghuni, ia dapat mengajukan gugatan atau pada saat Penghuni tereksekusi dapat mengajukan perlawanan atas permohonan eksekusi dari pihak yang memenangkan perkara tersebut.

Perlindungan hukum atas Pihak Ketiga dalam suatu sengketa perdata juga dinyatakan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 212 K/Sip/1953 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "suatu putusan Pengadilan Negeri tidak hanya ada kekuatan terhadap pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tadi (rechtverkrijgende)"

Intervensi dikenal dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia dimana terdapat 3 jenis intervensi, yaitu:|

1. Voiging merupakan ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat. Salah satu sengketa mengenai hal ini adalah Putusan PN Yogyakarta nomor 100/Pdt.G/2014/PN.Yyk;
2. Tussenkomst merupakan ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, namun tidak memihak salah satu pihak, melainkan membela kepentingannya sendiri. Salah satu sengketa menyangkut hal ini adalah Putusan PN Tabanan No. 47/Pdt.G/2018/PN.Tab;
3. Vrijwaring merupaan ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya. Salah satu putusan yang menyangkut hal ini adalah Putusan PT DKI Jakarta No. 453/PDT/2019/PT.DKI;

Lalu bagaimana Intervensi dalam sengketa Arbitrase? Apa syarat atau unsur Intervensi Pihak Ketiga di Arbitrase?. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pertama-tama perlu diketahui bagaimana prosedur sengketa Arbitrase.

Pada dasarnya, suatu sengketa dapat diadili melalui Forum Arbitrase dengan syarat telah diperjanjikan terlebih dahulu antara Para Pihak yang bersengketa sebagaimana Pasal 8 jo. 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"). Apabila terhadap Perjanjian antara para pihak tidak memuat klausula Arbitrase, maka wajib dibuat suatu perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dibuat dihadapan notaris.

Menjawab pertanyaan sebelumnya, Intervensi Pihak Ketiga dapat dilakukan sebagaimana Pasal 30 UU Arbitrase yang menyatakan:

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat beberapa syarat atau unsur-unsur, yaitu

1. Kepentingan terkait;
2. Keikutsertaannya disepakati oleh Para Pihak; dan
3. Disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Sejalan dengan ketentuan permohonan sengketa Arbitrase yaitu adanya perjanjian atau kesepakatan para pihak untuk penyelesaian dalam forum tersebut, hal terpenting dalam Intervensi Pihak Ketiga adalah kesepakatan namun tetap syarat atau unsur tersebut bersifat kumulatif yang artinya harus terpenuhi semuanya. Kesepatan yang dimaksud dalam ketentuan ini juga harus secara tegas dan tertulis dalam perjanjian.