Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Mengenai PHK Saat Pandemi COVID-19

Akibat Pendemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) yang menimpa masyarakat dunia serta memberi dampak negatif terhadap Ekonomi Nasional, tidak sedikit perusahaan yang berusaha bertahan dan menempuh berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dan melakukan pemotongan gaji terhadap pekerja / buruh perusahaan.

Sebagai bentuk perlindungan atas Pekerja/Buruh dan kelangsungan usaha dari perusahaan pada masa Pandemi COVID-19, Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 tanggal 17 Maret 2020 (“SE 04/2020”) yang memberikan Perusahaan kewenangan untuk melakukan penyesuaian besaran upah dan/atau cara pembayaran upah. Penerbitan SE 04/2020 adalah upaya preventif pemerintah untuk dapat mengurangi jumlah Pemutusan Hubungan Kerja dan melindungi usaha dari Perusahaan yang terkena dampak COVID-19, sekalipun upaya ini juga harus melalui perundingan perusahaan dengan pekerja.

Pada dasarnya PHK berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan baik pengusaha, pekerja, pemerintah mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Upaya yang dimaksud sebagaimana Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Masal, antara lain :

  1. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
  2. Mengurangi shift;
  3. Membatasi/menghapuskan kerja lembur;
  4. Mengurangi jam kerja;
  5. Mengurangi hari kerja;
  6. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;
  7. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

PHK dapat terjadi salah satunya adalah karena Keadaan Memaksa (Force Majeure). Sebagai bentuk kepastian hukum, Pemerintah menetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Deisease 2019 (COVID-19). Apabila segala upaya yang telah dilakukan tetapi PHK tidak dapat dihindari, perusahaan dapat melakukan PHK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, antara lain :

  1. Dengan Kesepakatan;
  2. Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Selain itu Perusahaan diwajibkan untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dan Uang Pisah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan (Pasal 156 UU Ketenagakerjaan).

Mengingat PHK merupakan upaya terakhir, pada masa Pandemi COVID-19 pemerintah menerbitkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 dengan cara melakukan pembatasan kegiatan usaha atau dengan melakukan perubahan besaran upah pekerja/buruh. Didalam Surat Edaran tersebut tidak diatur mengenai mekanisme perubahan besaran upah pekerja, namun mengenai hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pemotongan Upah dapat dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Dapat disimpulkan, Perusahaan perlu untuk menyadari bahwa Pekerja atau buruh bukan hanya merupakan sumber daya namun juga merupakan aset untuk menjamin kelangsungan usaha, maka dari itu Pemutusan Hubungan Kerja seharusnya merupakan usaha terakhir yang dilakukan oleh Perusahaan setelah dilakukannya usaha-usaha lainnya serta Apabila tidak dapat dihindari mengenai hal tersebut diatas, sebaiknya antara pengusaha dan pekerja dilakukan dengan musyawarah dan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perlukah Audit Keuangan Terhadap Perkara Penggelapan?

"Gak Sengaja" dan Kewenangan Hakim dalam Memutus Bebas

Mutasi / Alih Tugas Pada Saat Pandemi COVID-19