About

Hi... Welcome to About page, i believe you are really curious about me. My name is Fikri, i currently work at a Firm that is engaged on Tax & Law Practice.

Postingan populer dari blog ini

"Gak Sengaja" dan Kewenangan Hakim dalam Memutus Bebas

Sebelum membahas mengenai kewenangan hakim dalam memutus bebas seorang terdakwa dan kalimat "gak sengajak" dalam konteks pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kasus yang menimpa Novel Baswedan. Penulis tidak bermaksud untuk mendiskreditkan pihak manapun dan tulisan ini hanya buah pikiran Penulis. Penulis akan membahas mengenai kalimat "Gak Sengaja" yang sempat menjadi viral terkait dengan kasus pidana yang menimpa Novel Baswedan. Kalimat "Gak Sengaja" menurut Penulis telah merusak teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana itu sendiri. Teori Pertanggungjawaban Pidana berkaitan erat dengan asas kesalahan, hal ini dikuatkan dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.  Pertanggungjawaban Pidana itu sendiri dapat diuraikan menjadi dua yaitu Kesalahan ( dolus ) dan Kelalaian (c ulpa ). Kesalahan apabila melihat ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana terdapat frasa "....dengan sengaja...". Perbedaan jelas antara Kesengajaan dan K...
Baca selengkapnya

Merintis Bisnis, Tarif Umum atau Tarif PPh Final UMKM?

Gambar
Bagi pengusaha atau para enterpreneur muda yang baru memulai usaha akan terasa berat jika diawal tahun berdiri membayar pajak cukup besar dan tidak sebanding dengan keuntungan yang sebenarnya dapat digunakan untuk memperbesasr usahanya. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang juga mengubah ketentuan mengenai Tarif PPh Final UMKM. Saat ini, Tarif PPh Final UMKM bagi Wajib Pajak dengan omset tidak lebih dari Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak maka tidak dikenakan pajak. Berbeda dengan tarif PPh Final sebelumnya dimana tidak ada minimum omset dan tetap dikenakan pajak. Hal ini tentu meringankan bagi para Wajib Pajak yang memiliki omset tidak lebih dari Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Berikut simulasi perhi...
Baca selengkapnya

Intervensi Pihak Ketiga dalam Sengketa Arbitrase

Pihak Ketiga sering kali dalam sengketa perdata terkena "imbas" atas putusan pengadilan, misalnya dalam perkara sengketa tanah dan bangunan, penghuni menjadi "terusir" akibat putusan tersebut. Dari sisi Penghuni, ia dapat mengajukan gugatan atau pada saat Penghuni tereksekusi dapat mengajukan perlawanan atas permohonan eksekusi dari pihak yang memenangkan perkara tersebut. Perlindungan hukum atas Pihak Ketiga dalam suatu sengketa perdata juga dinyatakan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 212 K/Sip/1953 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "suatu putusan Pengadilan Negeri tidak hanya ada kekuatan terhadap pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tadi (rechtverkrijgende)" Intervensi dikenal dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia dimana terdapat 3 jenis intervensi, yaitu:| Voiging merupakan ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu p...
Baca selengkapnya