About

Hi... Welcome to About page, i believe you are really curious about me. My name is Fikri, i currently work at a Firm that is engaged on Tax & Law Practice.

Postingan populer dari blog ini

Intervensi Pihak Ketiga dalam Sengketa Arbitrase

Pihak Ketiga sering kali dalam sengketa perdata terkena "imbas" atas putusan pengadilan, misalnya dalam perkara sengketa tanah dan bangunan, penghuni menjadi "terusir" akibat putusan tersebut. Dari sisi Penghuni, ia dapat mengajukan gugatan atau pada saat Penghuni tereksekusi dapat mengajukan perlawanan atas permohonan eksekusi dari pihak yang memenangkan perkara tersebut. Perlindungan hukum atas Pihak Ketiga dalam suatu sengketa perdata juga dinyatakan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 212 K/Sip/1953 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "suatu putusan Pengadilan Negeri tidak hanya ada kekuatan terhadap pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tadi (rechtverkrijgende)" Intervensi dikenal dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia dimana terdapat 3 jenis intervensi, yaitu:| Voiging merupakan ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu p
Baca selengkapnya

Mutasi / Alih Tugas Pada Saat Pandemi COVID-19

Disaat seluruh dunia terkena COVID-19 yang memberikan dampak luas dan besar terhadap ekonomi pada suatu negara serta memberikan dampak terhadap perusahaan sehingga membuat perusahaan melakukan segala upaya untuk bertahan seperti mengurangi upah para pekerja, mengurangi jam kerja, merumahkan pekerja, sampai melakukan PHK. Beruntung hal ini tidak terjadi pada istri saya yang saat ini bekerja pada suatu bank daerah, namun pada saat pandemi COVID-19 istri saya dimutasi oleh perusahaan ke cabang lain dan membuat saya untuk menulis mengenai apa hak - hak pekerja yang di mutasi saat pandemi COVID-19. Mutasi kerja atau Alih Tugas diatur dalam Pasal 32 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang berbunyi : Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi; Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan,
Baca selengkapnya

Perlukah Audit Keuangan Terhadap Perkara Penggelapan?

Beberapa waktu lalu kami mengirimkan surat – surat kepada kepolisian di wilayah Sumatera Utara terkait topik ini, lalu terpikirkan secara teori hukum pidana terkait judul ini. Sebelum membahas lebih jauh lagi, saya ingin sedikit membahas mengenai apa itu Penggelapan dan Audit setelah itu akan menjawab pokok permasalahan. Apa itu Penggelapan? Pengertian Penggelapan sebagaimana diatur 372 KUHP yaitu “ Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara…… ” (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal – R. Soesilo). Penggelapan secara singkat terdapat beberapa syarat untuk dapat terpenuhinya yaitu unsur  Barangsiapa ,  Dengan sengaja memiliki memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain , 
Baca selengkapnya