About

Hi... Welcome to About page, i believe you are really curious about me. My name is Fikri, i currently work at a Firm that is engaged on Tax & Law Practice.

Postingan populer dari blog ini

Intervensi Pihak Ketiga dalam Sengketa Arbitrase

Pihak Ketiga sering kali dalam sengketa perdata terkena "imbas" atas putusan pengadilan, misalnya dalam perkara sengketa tanah dan bangunan, penghuni menjadi "terusir" akibat putusan tersebut. Dari sisi Penghuni, ia dapat mengajukan gugatan atau pada saat Penghuni tereksekusi dapat mengajukan perlawanan atas permohonan eksekusi dari pihak yang memenangkan perkara tersebut. Perlindungan hukum atas Pihak Ketiga dalam suatu sengketa perdata juga dinyatakan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 212 K/Sip/1953 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "suatu putusan Pengadilan Negeri tidak hanya ada kekuatan terhadap pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tadi (rechtverkrijgende)" Intervensi dikenal dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia dimana terdapat 3 jenis intervensi, yaitu:| Voiging merupakan ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu p
Baca selengkapnya

Mutasi / Alih Tugas Pada Saat Pandemi COVID-19

Disaat seluruh dunia terkena COVID-19 yang memberikan dampak luas dan besar terhadap ekonomi pada suatu negara serta memberikan dampak terhadap perusahaan sehingga membuat perusahaan melakukan segala upaya untuk bertahan seperti mengurangi upah para pekerja, mengurangi jam kerja, merumahkan pekerja, sampai melakukan PHK. Beruntung hal ini tidak terjadi pada istri saya yang saat ini bekerja pada suatu bank daerah, namun pada saat pandemi COVID-19 istri saya dimutasi oleh perusahaan ke cabang lain dan membuat saya untuk menulis mengenai apa hak - hak pekerja yang di mutasi saat pandemi COVID-19. Mutasi kerja atau Alih Tugas diatur dalam Pasal 32 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang berbunyi : Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi; Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan,
Baca selengkapnya

"Gak Sengaja" dan Kewenangan Hakim dalam Memutus Bebas

Sebelum membahas mengenai kewenangan hakim dalam memutus bebas seorang terdakwa dan kalimat "gak sengajak" dalam konteks pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kasus yang menimpa Novel Baswedan. Penulis tidak bermaksud untuk mendiskreditkan pihak manapun dan tulisan ini hanya buah pikiran Penulis. Penulis akan membahas mengenai kalimat "Gak Sengaja" yang sempat menjadi viral terkait dengan kasus pidana yang menimpa Novel Baswedan. Kalimat "Gak Sengaja" menurut Penulis telah merusak teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana itu sendiri. Teori Pertanggungjawaban Pidana berkaitan erat dengan asas kesalahan, hal ini dikuatkan dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.  Pertanggungjawaban Pidana itu sendiri dapat diuraikan menjadi dua yaitu Kesalahan ( dolus ) dan Kelalaian (c ulpa ). Kesalahan apabila melihat ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana terdapat frasa "....dengan sengaja...". Perbedaan jelas antara Kesengajaan dan K
Baca selengkapnya