Breaking News
Home / Law / Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Oleh Korporasi

Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Oleh Korporasi

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA

OLEH KORPORASI

  1. Latar Belakang

Perkembangan akan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada satu sisi memiliki hasil positif bagi pembangunan dan masyarakat. Namun dilain sisi disalahgunakan oleh sebagian orang yang tidak memiliki i’tikad baik, serta dinamisme masyarakat yang tentu saja semakin mewarna pola-pola kejahatan di Indonesia. Kejahatan yang telah diwarnai teknologi dengan modus operandi yang kian kompleks. Kejahatan ini disebut sebagai Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime). Penggunaan istilah ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan Kejahatan Kerah Briu (Blue Collar Crime), yaitu kejahatan yang sering dilakukan oleh para buruh atau kejahatan rendahan biasa[1]

Sebagaimana kita ketahui kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarkat. Kejahatan bukanlah suatu variabel yang berdiri sendiri atau dengan begitu saja ada. Semkin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang muncul ke permukaan.[2] Dengan kata lain, kejahatan atau tindak kriminal akan selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.[3]

Dengan semakin berkembangnya peradaban dalam suatu masyarakat, berkembang pula bentuk kejahatannya, kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang individu atau naturlijk persoon namun juga sebuah Korporasi atau rechtpersoon. Perkembangan kejahatan ini seiring dengan pertumbuhan korporasi yang semakin pesat dalam bidang kegiatan ekonomi, muncul apa yang disebut sebagai kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi merupakan extra ordinary crime, bukan tipe kejahatan yang dikatakan “extra ordinary” namun penindakan atas kejahatan tersebut yang harus dilakukan secara “extra ordinary”.

Dampak atas kejahatan korporasi tersebut tidak hanya merugikan hanya untuk waktu sesaat, tetapi berdampak dalam waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, Soesanto berpendapat bahwa gagasan pemidanaan terhadap korporasi melalui kebijakan pidana semakin menguat dan penting.[4] Diakui bahwa korporasi sebagai subyek pidana, berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.[5]

Dengan konsep tersebut, bahwa korporasi merupakan subyek dan oleh karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Maka, perbuatan-perbuatan korporasi yang melanggar aturan dalam undang-undang yang diancam secara pidana dapat pula dipertanggungjawabkan secara pidana. Bentuk-bentuk kejahatan korporasi begitu kompleks, seperti korupsi, money loundring, pencemaran lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

Kejahatan korporasi memberikan dampak negatif yang besar bagi orang banyak, seperti korupsi kerugian yang diakibatkan adalah hilangnya uang negara yang seharusnya digunakan untuk keperluan negara, pembangunan infrastruktur. Pencemaran Lingkungan yang dapat mencemari ekosistem lautan yang berakibat berkurangnya ikan-ikan dilautan yang berujung pada kerugian pada nelayan dan pendapatan Negara, ekosistem tanah serta pencemaran udara.

Didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa korporasi merupakan juga subyek , tidak diatur didalam KUHP yang merupakan induk materiil sebagai subyek pidana, sehingga penegakan terhadap kejahatan korporasi masih jauh dari yang diharapkan. Melihat kelemahan yuridis dari KUHP tersebut, Indonesia dewasa ini sedang berlangsug untuk memperbaharui KUHP, termasuk usaha untuk memformulasi kebijakan pidana tentang penanggulangan kejahatan korporasi.[6]

Meskipun beberapa peraturan diluar KUHP telah mengatur Kejahatan Korporasi (mengakui korporasi sebagai subyek tindak pidana), namun dalam beberapa peraturan sistem pertanggungjawabannya tidak diatur secara tegas. Dengan demikian harus dikembalikan pada ketentuan KUHP yang secara jelas tidak mengakui korporasi sebagai subyek tindak pidana.[7]

Banyak bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dilakukan korporasi seperti yang telah disebutkan diatas dan terdapat lagi selain seperti tersebut diatas. Setiap subyek memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana termasuk korporasi yang juga merupakan subyek. Dalam peraturan perundangan di Indonesia, terdapat yang telah mengatur pemidanaan dan sistem pemidanaannya terhadap korporasi. Dalam setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang terhadap korporasi, menjadikan korporasi sebagai tersangka utama atau pelaku utama dalam setiap perbuatannya di beberapa undang-undang. Namun belum ada juga ada pengaturan mengenai perbuatan turut serta oleh korporasi. Dalam hal perbuatan turut serta, ketika direksi melakukan sebuah perbuatan pidana katakanlah korupsi dapatkah korporasi dalam hal ini perusahaan dikatakan turut serta karena perbuatan direksi atau pimpinan atau manajerial perusahaan tersebut.

Hal inilah yang menjadi focus penelitian ini, mengingat turut serta dalam kaitannya dengan ini belum diatur dengan jelas mengenai pemidanaannya dan pertanggungjawabannya. Turut serta terbagi dalam beberapa hal, doktrin turut serta melakukan (medeplegen) mempunyai ciri khas yang berbeda karena menysaratkan adanaya perbuatan bersama (mededoet), menyuruhmelakukan (doenplegen) dan penganjuran (uitlokken), pelaksanaan tindak pidana hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana materiil saja sedangkan pesuruh dan penganjur hanya memberikan perintah dilakukannya tindak pidana. Dalam pembantuan pun ditemukan perbedaan dengan turut serta melakukan yang ditandai dengan kerjasama yang erat dalam turut serta melakukan sehingga tindak pidana tidak akan terwujud tanpa kerjasama tersebut. Sebaliknya dengan pembantuan, tidak dilandasi dengan kerjasama yang erat karena tindak pidana tetap dapat terjadi tanpa kerjasama tersebut.

Namun, turut serta lebih banyak dilakukan oleh perorangan (naturlijk person) dalam hal Korporasi, belum banyak atau bahkan jarang terjadi dilakukan oleh Korporasi. Ketika Direksi melakukan perbuatan pidana, apakah korporasi dapat dikenakan turut serta melakukan pidana tersebut atau dalam hal apa korporasi dapat dikenakan perbuatan turut serta dan bentuk pertanggungjawabannya, mengingat korporasi merupakan subyek yang bukan manusia (naturlijk persoon) melainkan berbentuk badan (rechtpersoon).

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ditelah dijelaskan diatas, penulis menemukan isu yang menarik untuk diteliti, yaitu :

  1. Apakah konsep tindak pidana turut serta oleh Korporasi?
  2. Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana turut serta Korporasi?

 

  1. Pembahasan
  • Konsep Tindak Pidana Turut Serta oleh Korporasi

3.1.1 Konsep Korporasi dan Kejahatan Korporasi

Korporasi bila dilihat dari bentuknya dapat diberi dua arti yaitu arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit Korporasi hanya meliputi badan hukum, sedangkan dalam arti luas korporasi meliputi kesemuanya yaitu badan hukum dan non badan hukum.[8]

Dilihat dari formulasi undang-undang, hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti yang luas. Berbeda dengan pengertian yang ada dalam hukum perdata, dalam hukum perdata terdapat dua subyek hukum yaitu subyek hukum orang atau naturlijk persoon dan badan hukum atau rechtpersoon.[9] Sebelum menganalisa lebih jauh mengenai tindak pidana korporasi dan kaitannya dengan turut serta, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai kejahatan korporasi dan korporasi yang seperti apakah yang dapat dijatuhkan hukuman terkait tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam perkembangannya, korporasi pada awalnya bukanlah merupakan subyek hukum pidana dan tidak dikenal pula dalam KUHP namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan pidana korporasi amat lebih besar dibanding perbuatan pidana yang dilakukan oleh perorangan pada umumnya. Kejahatan Korporasi seringkali disandingkan dengan kejahatan yang berkategori inkonvensional dalam konteks White Collar Crime, Organization Crime, Organized Crime, Crime of Business, Syndicate Crime yang secara umum merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, dengan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi yang tercermin dari kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak seperti kompetitor dalam kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat, buruh, konsumen, masyarakat hingga Negara.[10]

Mengenai kejahatan korporasi itu sendiri menurut I.S Susanto sebagaimana dikutip juga oleh Adriano, S.H., M.H., adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi baik sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administrasi, yang berupa penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (illegal abuse of power) seperti produk-produ industry yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peratran perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak.[11] Selain hal-hal tersebut terhadap kompetitor menimbulkan kerugian juga dengan perbuatan-perbuatan anti persaingan seperti penetapan harga (price fixing), monopoli yang diraih dengan cara yang tidak sehat.

Penggunaan istilah korporasi dalam hal ini menggambarkan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Subyek hukum secara ringkas merupakan pengemban hak dan kewajiban, hak merupakan sesuatu yang harus diterima dan dinikmati dalam posisinya sebagai subyek hukum, dan kewajiban yang merupakan pembatasan dan beban yang harus dilakukan oleh subyek hukum dalam menunaikan pergaulan di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin menguraikan terlebih dahulu dalam hal korporasi seperti apakah yang merupakan kejahatan korporasi, badan hukum atau bukan badan hukum. Mengingat hal mengenai pertanggungjawaban akan hal tersebut. Korporasi yang berbadan hukum merupakan salah satu subyek yang telah disinggung sebelumnya yaitu peroorangan (naturlijk persoon) dan badan hukum (rechtpersoon) oleh karena itu badan hukum merupakan subyek yang mengemban hak dan kewajiban, jika ditafsirkan secara a contrario maka non badan hukum bukanlah subyek hukum dan tidak mengemban hak dan kewajiban, tidak memiliki kekayaan dan oleh karenanya atas badan yang bukan badan hukum, pengurus atau pemiliknya secara pribadi yang merupakan manusia (naturlijk persoon) dalam hal ini di Indonesia adalah Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa), dan Usaha Dagang.

Mengingat dalam badan hukum memiliki hak dan kewajiban sebagaimana subyek perorangan, memiliki kekayaan, serta dapat menggungat atau digugat dimuka pengadilan dalam hal ini jika di Indonesia adalah Perseroan Terbatas atau PT, Yayasan, dan Koperasi. Sehingga dapat terlihat jelas mengenai kedudukan badan hukum dan non badan hukum terkait dengan pertanggungjawabannya.

 

3.1.2 Konsep Badan Hukum dan Non Badan Hukum

Korporasi seperti yang telah diuraikan diatas merupakan (1) sebuah perkumpulan atau organisasi yang umumya bergerak dibidang kegiatan perekonomian; (2) Korporasi merupakan badan hukum (rechtpersoon), dan dipersamakan dengan manusia (naturlijk persoon) sebagai subyek hukum atau orang; (3) Korporasi sebagai pengemban hak dna kewaijban hukum; (4) Korporasi memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan orang-orang yang tergabung didalamnya; (5) Koporasi memiliki kewaenangan hukum, yakni kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas pergauan masyarakat hukum melalui organ-organnya; (6) Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, termasuk dalam hukum pidana, sehingga ia dapat dituntut dan melakukan tuntutan dimuka pengadilan.[12]

Mengingat karakteristik korporasi sebagaimana tersebut diatas identik dengan dengan karakteristik badan hukum, maka dapat ditarik benang merah bahwa sebenarnya korporasi adalah suatu badan hukum (rechtpersoon) yang umumnya bergerak dibidang perekonomian, sedangkan badan hukum itu sendiri adalah konsep dalam hukum perdata dimana badan hukum itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang dibadankan oleh hukum, diperlakukan seperti dan disandingkan bersama-sama dengan manusia (naturlijk persoon) sebagai subyek hukum atau orang.[13]

Dengan demikian jika dihubungkan dengan bidang hukum perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku sekarang berkaitan dengan korporasi, maka korporasi terdiri dari beberapa macam yaitu yang memiliki bentuk badan hukum terdiri dari beberapa bentuk.

Bentuk atau jenis dari korporasi (dalam arti yang sesungguhnya yaitu badan hukum) yaitu (1) Perseoran Terbatas; (2) Yayasan; (3) Koperasi; (4) Perusahaan Perseroan (Persero); (5) Perusahaan Umum (Perum); (6) Perusahaan Daerah (PD). Sedangkan diluar jenis tersebut seperti Commanditaire Vennootscahp (CV), Firma (Fa), dan Usaha Dagang (UD) hanyalah sekedar usaha dan bukan badan hukum hal ini bertolak belakang dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.”, begitu juga dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa “Korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terogranisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa disamping badan hukum, sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi sekalipun bukan badan hukum adalah juga Korporasi.[14]

Bahwa seperti yang telah diuraikan diatas mengenai korporasi, disamping adanaya badan hukum yaitu badan-badan usaha formil yang bukan badan hukum sebagaimana telah disebutan diatas yakni Perseroan Komanditer, Firma, Persekutuan Perdata, Usaha Dagang, juga terdapat banyak perkumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi yang bukan badan hukum dan tidak tercatat secara formil sebagai suatu perkumpulan atau organisasi sehingga kebijakan legislasi yang memperluas pengertian yang memperluas pengertian korporasi “sebagai orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dan bukan badan hukum” jika ditafsirkan secara gramatikal maka perkumpulan atau organisasi tersebut juga masuk dalam pengertian korporasi.[15]

 

3.1.3 Konsep Kejahatan Korporasi

Bertolak dari ketentuan Pasal 59 KUHP yang hanya mengenal manusia/perorangan sebagai subyek hukum untuk ditentukan sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana, ternyata ketentuan tentang subyek hukum ini, bukan saja manusia/perorangan seperti yang telah dijelaskan diatas, tetapi juga badan hukum atau (rechtpersoon) yang dapat pula dijadikan sebagai subyek hukum. Terlihat dari beberapa ketentuan undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang tindak pidana korupsi dan termasuk undang-undang perbankan, bahkan telah menjadi yurisprudensi tetap beberapa putusan Mahkamah Agung RI dalam penerapan undang-undang tindak pidana lingkungan hidup dimana badan hukum dengan tegas dinyatakan selaku subyek hukum atau pelaku tindak pidana.[16]

Sebelum membahas lebih mengenai kejahatan korporasi, ada hal yang harus disinggung mengenai subyek hukum korporasi itu sendiri. Telah banyak undang-undang yang menyatakan bahwa korporasi sebagai subyek hukum, namun dalam implementasinya, hal tersebut masih banyak mengalami persoalan, khususnya masalah perbuatan korporasi. Hal ini karena sifat dan eksistensi badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum ini berbeda dengan sifat dan eksistensi manusia alamiah (naturlijk persoon) sebagai subyek hukum.

Menurut Jess M. Krannich dalam buku Setyono yang menyatakan bahwa sejak penemuan bangsa kita, perkembangan teori korporasi telah diperkokoh dengan perkembangan korporasi sebagai pelaku ekonomi dan sosial. Pada saat penemuan bangsa kita, korporasi dilihat sebagai ciptaan hukum dari Negara, dengan jaminan kekuasaan Negara. Dari pernyataan tersebut nyata bahwa perkembangan teori-teori korporasi sebagai subyek hukum itu merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat.[17]

Menurut sifat dan eksistensinya, bertindaknya badan hukum itu diwakili oleh orang atau manusia. Orang tersebut bertindak untuk dan atas nama badan hukum yang bersangkutan. Ia bertindak atas hukum ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dari badan hukum yang bersangkutan, ia disebut dengan organ (pengurus, direksi, komisaris dan lain sebagainya). Terdapat beberapa teori-teori sehingga korporasi sebagai subyek hukum memperoleh dasar rasional dari perbuatan korporasi itu sendiri.

  1. Teori Fiksi, berasal dari kata fictie. Pengertian yang terdapat dalam suatu fiksi berarti bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu yang benar. Dengan kata lain menerima apa yang sebenarnya tidak ada sebagai sesuatu yang ada atau sebaliknya yang sebenarnya tidak ada.
  2. Teori Kekayaan Bersama, dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892). Pembela teori ini adalah Marcel Planiol (Perancis) dan Molengraff (Belanda), kemudian diikuti juga oleh Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten dan Apeldoorn. Teor ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut Jhering, teri ini mirip dengan teori fiksi, yang hanya mengakui manusia yang mempunyai kepentingan dan hak-hak adalah suatu badan hukum. Menurut Jhering, konsepsi kepribadian korporasi sangat diperlakukan dan sebagai alat perlengkapan ekonomi yang bertugas mempermudahkan koordinasi hubungan-hubungan hukum.
  3. Teori Kekayaan Bertujuan, disebut juga teori zweckvermogen atau ajaran kekayaan tujuan atau leer het doelvermogen atau doelvermogens-theorie. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (onpersoonlijk/subjectloos). Lebih lanjut, yang penting bukanlah siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu.
  4. Teori Organ, dikemukakan oleh Otto von Gierke, pengikut aliran sejarah Jerman, mengemukakan bahwa “Badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelamaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu ‘eine leiblichgeistig Lebensein heit’, badan hukum itu menjadi suatu ‘verbandpersonbich keit’, yaitu suatu badan yang membentu kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.
  5. Teori Kekayaan Yuridis, merupakan penghalusan (verfijning) dari Teori Organ. Teori ini dikemukakan sebagaimana oleh sarjana Belanda E.M. Meijers. Menurut Meijers, badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkirt, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yang sederhana (eenvoudigie realiteit), karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersembahkan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dengan teori-teori tersebut diatas, terlihat bahwa badan hukum atau korporasi memiliki eksistensinya sehingga atas perbuatan dan perilaku dari badan hukum atau korporasi yang pada dasarnya diwakili oleh manusia dalam hal ini organ korporasi adalah dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana perorangan pada umumnya, korporasi dapat pula melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi lazim disebut sebagai Kejahatan Korporasi, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tercela (terlarang), dan terhadap pelakunya dikenakan suatu hukuman (pidana). Sedangkan korporasi adalah suatu badan hukum yang diciptakan oleh hukum itu sendiri dan mempunyai hak dan kewajiban. Sehingga, kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dapat dikenakan sanksi.

 

3.1.4 Konsep Penyertaan Oleh Korporasi

3.1.5 Konsep Penyertaan

Turut serta atau dalam beberapa buku disebut sebagai pesertaan atau penyertaan, yaitu terjadi perbuatan melanggar hukum seseorang atau ebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana. Turut serta diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai penyertaan (delneeming). Menurut Pasal 55 KUHP yang berbunyi[18] :

  • Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum:

Ke-1: Mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Ke-2: Mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

  • Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya membujuk perbuatan itu.

Pasal 56 KUHP sebagai membantu melakukan kejahatan akan dihukum :

Ke-1: mereka dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-2: Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Apabila diterjemahkan secara harfiah mengambil dari kamus Bahasa Belanda – Indonesia, kata deelmemen merupakan kata kerja yang berarti ikut mengambil bagian, sementara kata benda dari deelmemen adalah deelneming yang bermakna pengambilan bagian. Dari pengertian tersebut telah jelas bahwa yang dimaksud dengan deelnemer adalah orang (orang) lain yang ikut ambil bagian dalam suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, jadi deelnemer berarti orang-orang diluar pelaku utama.[19]

Ketentuan mengenai penyertaan ini bermaksud untuk memidanakan pelaku-pelaku lain selain pelaku utama. Hal ini disebabkan dalam penyertaan ada lebih dari satu orang yang ikut dalam terjadinya tindak pidana. Namun tidak setiap orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai pelaku peserta seperti dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Oleh karena itu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku turut serta oleh pasal tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada rumusan Pasal 55 dan 56 diadakan lima golongan peserta tindak pidana, yaitu[20]:

  1. Yang melakukan perbuatan (plegen, dader);
  2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader);
  3. Yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader);
  4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker);
  5. Yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medelichtige).

Melihat dari golongan peserta tindak pidana tersebut diatas, bahwa harus terdapat plegen atau yang melakukan dalam perbuatan pidana yang dilakukan. Artinya bahwa yang melakukan (plegen) yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut jika pelaku melakukan sebuah perbuatan pidana dimana keduanya memiliki kehendak atau keinginan yang sama, maka pelaku tersebut dapat dikatakan “turut melakukan”. Sebelum mengetahui siapa yang menjadi pelaku turut melakukan, maka ditentukan terlebih dulu plegen. Plegen yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (memorie van toelichting) tidak dijumpai keterangan sedikitpun, meskipun plegen diketahui bagian atau termasuk juga dader atau pelaku.[21] Untuk menentukan plegen maka ia harus seorang yang menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dan memenuhi semua unsur-unsur delik.

 

3.2.3 Penyertaan Oleh Korporasi

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan penyertaan atau turut serta sebagaimana Pasal 55 KUHP, selanjutnya mengenai penyertaan itu sendiri yang dilakukan oleh korporasi atau dengan kata lain ketika direktur atau pegawai dari korporasi itu sendiri melakukan perbuatan pidana maka dalam hal ini apakah korporasi dapat dikenakan penyertaan atas perbuatan direktur atau pegawai itu sendiri karena perbuatan tersebut menguntungkan korporasi.

Mula-mula akan menganalisa mengenai pada saat seperti apa korporasi dapat dituntut secara pidana. Sama halnya dengan manusia, syarat umum agar subyek hukum dapat dituntut dengan ancaman pidana, yaitu[22] :

  1. Adanya Perbuatan atau Tindakan, unsur pertama yang harus dipenuhi adalah perbuatan atau tindakan dari seseorang baik dilakukan secara aktif maupun secara pasif (diam). Perbuatan atau tindakan ini juga dapat dilakukan dengan kesengajaan ataupun kelalaian. Berkaitan dengan korporasi, agar dapat dipertanggungjawaban secara pidana maka harus ditentukan terlebih dahulu betuk tindakan (actus reus atau guilty act) serta membuktikan unsur mens rea (criminal intent atau guilty mind), namun mengenai hal ini akan dibahas pada bab selanjutnya.
  2. Melanggar atau Bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan. Unsur kedua yang harus dipenuhi adalah perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur mengenai hierarki dari peraturan perundang-undangan yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; (6) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.
  3. Disertai Ancaman Sanksi Pidana, unsur yang terakhir adalah adanya ancaman sanksi pidana bagi pihak yang melanggar atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-perundangan tersebut. Ketika seseorang dapat dipertanggungjawabkan, maka ada sanksi akibat dari perbuatan yang ia pertanggungjawabakan.

Menurut KUHP yang saat ini berlaku memang korporasi belum diakui sebagai subyek hukum pidana, hal ini terbukti dari ketentuan Pasal 59 KUHP yang mengatakan “Dalam hal-hal dimana karena pelanggara ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisarsis, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.”. Menurut ketentuan ini masih belum mengenakan korporasi sebagai pelaku tindak pidana atau dengan kata lain tidak menganggap korporasi sebagai subyek hukum oleh karena itu tidak dapat dikatakan pelaku tindak pidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Jika mengikuti KUHP maka korporasi itu sendiri “kebal” dari semua ancaman dari tindak pidana karena pertanggungjawabannya dialihkan kepada pengurus-pengurus korporasi. Lalu untuk mengenakan pertanggungjawaban korporasi mengingat perbuatan perbuatan pidana yang diakibatkan lebih besar daripada perbuatan pidana oleh subyek hukum manusia, maka diberlakukan asas lex spesialis derogate lex generalis atau undang-undang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang bersifat umum.

Demikian pula halnya dengan ajaran penyertaan, karena KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subyek, maka korporasi tidak dapat dikenakan pidana berdasarkan KUHP, namun sepanjang undang-undang khusus diluar KUHP memiliki ketentuan yang mengakui bahwa korporasi merupakan subyek hukum, maka terhadap korporasi dapat dikenakan penyertaan dengan dikaitkanya dengan Pasal 55 KUHP. Mengingat dalam Pasal 103 KUHP yang pada intinya untuk BAB tertentu dalam KUHP dapat diterapkan untuk menerangkan pada undang-undang lain kecuali undang-undang tersebut mengatur lain yaitu BAB I s/d VIII.

Berdasarkan hal tersebut, maka korporasi untuk perbuatan penyertaan dapat diterapkan selama undang-undang dimana korporasi dikenakan mengakui korporasi sebagai subyek hukum sehingga dapat dipidana. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal apa korporasi dapat dikenakan perbuatan turut serta atau penyertaan dari perbuatan direksi atau pegawai manajerial. Oleh karena itu, akan dikaitkan dengan Putusan Hakim Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, bahwa berdasarkan kasus tersebut, Terdakwa Suwir Laut alias LIU CHE SUI alias ATAK merupakan pegawai dari PT. Inti Indosawit Subur yang merupakan salah satu perusahaan dibawah Asian Agri Grup, secara fungsional bertugas sebagai Tax Manager pada Asian Agri Grup yang berkantor di Jakarta. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan berlanjut, menyuruh melakukan, menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan yaitu yang pada intinya dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan surat keterangan yang isinya tidak benar untuk 14 (empat belas) perusahaan dibawah Asian Agri Grup yaitu PT. Dasa Anugerah Sejati, PT. Sadudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT. Tunggal Yunus Estatate, PT. Rigunas Agre Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Supora Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Perkasa, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Indosawit Subur, dan PT. Gungang Melayu sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Dengan menelaah kasus tersebut, korproasi dapat dikatakan sebagai turut serta akibat dari perbuatan direksi atau pegawai dari perusahaan ketika perbuatan direksi atau pegawai atau agen dari korporasi melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut menguntungkan bagi korporasi. Memang Suwir Laut bukanlah direksi atau pengurus dari perusahaan tersebut, tetapi atas dasar perbuatannya yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan atau menganjurkan perbuatan yang menimbulkan kerugian pendapatan negara tersebut disetujui oleh perusahaan-perusahaan dan perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Terkait dengan pertimbangan MA, menurut Suprapto bahwa korporasi pada dasarnya memiliki kesalahan apabila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Keselahan ini tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sehingga suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut sebagai kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya. Selain daripada itu, cukup alasan untuk menganggap badan hukum mempunyai kesalahan dan karena itu harus menanggungnya dengan kekayaannya, karena ia menerima keuntungan yang terlarang.[23]

 

  • Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Oleh Korporasi

3.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum memiliki sesuatu yang wajib dipertanggungjawabkan, setiap perbuatan yang dilarang undang-undang pasti ada pertanggungjawaban dari pembuat. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek hukum haruslah dipertanggungjawabkan dari perbuatan tersebut, seseorang dapat dikatakan dapat dipidana jika ia terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld) yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada kesalahan.

Asas Tidak ada Pidana Tanpa Kesalahan merupakan asas fundamental dalam pemidanaan. Pelaku yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana apabila ia mempunyai kesalahan atau dapat dipertanggungjawaban. Mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban ini, Sudarto menyatakan bahwa “Unsur-unsur kesalahan terdiri dari, pertama, adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat; kedua, ada hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); ketiga, tidak ada alasan pemaaf.”.[24]

Kesalahan dalam korporasi dapat ditentukan melalui konsep Kepelakukan Fungsional (functioneel daderschap) yaitu kemampuan bertanggungjawab oleh korporasi dalam hukum pidana dapat diberlakan, sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan manusia alamiah, oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek hukum pidana.[25] Ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dijadikan dasar dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Teori tersebut antara lain :

  1. Teori Identifikasi merupkan salah satu teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana. Meskipun pada dasarnya korporasi tidak bisa melakukan suatu perbuatan dan korporasi tidak memiliki sikap batin seperti halnya manusia, namun dalam perkembangan hukum, khususnya teori-teori pertanggungawaban pidana, korporasi dapat melakukan suatu perbuatan dan dapat memiliki sikap batin untuk melakukan suatu tindak pidana.
  2. Teori Pertanggungjawaban Pengganti atau Vicarious Liability atau merupakan pertanggungjawaban seseorang atas tindakan atau perbuatan orang lain. Teori atau doktrin pertanggungjawaban pengganti ini semula berasal dari konsep pemikiran yang berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada doktrin The Respondeat Superior dengan the servant ataau antara principal dengan Menurut teori ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Vicarious Liability ini sering juga disebut sebagai The Respondeat Superior.
  3. Teori Agregasi, dasar pemikiran lahirnya aggeragation theory atau teori agregasi adalah karena teori yang ada sebelumnya khususnya teori identifikasi dianggap tida cukup dapat digunakan untuk mengatasi realitas proses pengambilan keputusan dalam perusahaan-perusahaan besar modern. Saah satu kelemahan teori identifikasi adalah bahwa korporasi hanya bertanggungjawab dalam hukum pidana apabila orang yang diidentifikasikan dengan korporasi, yaitu dirinya sendiri, yang secara individual bertanggungjawab karena ia memiliki mens rea untuk melakukan tindak pidana.
  4. Teori Corporate Culture Model, Istilah corporate culture dapat dilihat dalam Australian Criminal Code Act 1995 (Undang-Undang Pidana Australia) yang mendefinisikan “suatu bentuk sikap, kebijakan, aturan, rangkaian perbuatan atau praktek yang pada umumnya terdapat dalam tubuh korporasi atau dalam bagian tubuh korporasi dimana kegiata-kegatan terkait berlangsung.”.

 

3.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Oleh Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang Undang Tipikor) yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999 telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dalam Pasal 1 merumuskan korporasi sebagai pelaku yang dapat melakukan perbuatan pidana secara langsung memberikan pengertian langsung mengenai korporasi itu sendiri.

Dengan adanya pasal tersebut diatas maka menempatkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana. Pengaturan-pengaturan mengenai korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dimana dalam pasal tersebut mencantumkan bilamana suatu perbuatan korupsi tersebut memperkaya korporasi. Selain itu dalam Pasal 20 Undang-Undang Korporasi, menyebutkan jika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh korporasi, maka dalam hal penuntutan dan penjatuhannya dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurusnya.

Terdapat beberapa putusan yang memutus bersalah kepada direksi namun tidak menghukum korporasi yaitu mengenai kasus mengesahkan dan menerbitkan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman di Pekanbaru oleh HM. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau karena seharusnya hal tersebut merupakan kewenangan kepala kehutanan berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor 151/KPTS/111/2003, karena hal tersebut bertentangan dengan beberapa keputusan menteri kehutanan, tertuang pada putusan nomor 50/PID.SUS/TPK/2013/PN.PBR yang akibat perbuatan tersebut telah memperkaya korporasi karena menebang hutan alam diatas tanaman industry terhadap 8 Korporasi di Palalawan dan 1 Korporasi di Siak.

Dalam putusannya memang majelis hakim tidak menghukum direksi dan korporasi. Namun jika melihat ketentuan Pasal 3 yang memberikan unsur “memperkaya korporasi” sehingga berdasarkan pasal ini korporasi dapat dijatuhi pidana berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena sebelumnya perbuatan tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan dari direksi atau korporasi itu sendiri untuk memberikan izin melakukan penebangan hutan alam tersebut. Sehingga seharusnya korporasi dalam perkara ini dapat dihukum mengingat ia menikmati keuntungan dari perbuatannya dan merugikan negara sebesar kurang lebih Rp. 265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar rupiah).

Korporasi tidak dengan serta merta melakukan sesuatu karena korporasi tidak dapat bergerak dan agar dapat melaksanakan pekerjaannya ia melakukannya melalui direksi sebagai representatif dari korporasi. Dalam hal kasus diatas, direksi dapat dikenakan pidana karena secara sengaja meminta untuk dapat diterbitkan izin untuk mengeksploitasi hutan alam, namun karena yang dilakukan direksi ialah semata-mata untuk memberikan keuntungan kepada korporasi dan disisi lain menyebabkan kerugian negara akibat penebangan tersebut maka berdasarkan teori identifikasi bahwa menurut doktrin ini perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pejabat senior (senior officer) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan itu sendiri karena ia bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga korporasi sebagaimana kasus diatas seharusnya dapat dipidana karena perbuatannya. Karena perbuatan direksi dengan meminta untuk diterbitkannya izin pengelolan hutan alam tersebut, oleh karena terasa tidaklah adil jika pejabat yang saat itu memberikan izin yaitu terdakwa terhadap beberapa perusahaan untuk melakukan pengolahan terhadap hutan dipidana namun korporasi yang menerima keuntungan dari perbuatan tersebut tidak dihukum. Tujuan dari UU Tipikor itu sendiri untuk mengembalikan kerugian yang diterima oleh negara, memang dalam dakwaan perusahaan-perusahaan tersebut tidak didakwa, namun telah terbukti dalam persidangan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menerima keuntungan dari perbuatan tersebut, para penegak hukum seharusnya secara otomatis mengusut kasus tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang menerima keuntungan dari perbuatan tersebut, jika ditelaah bahwasanya korporasi merupakan hal abstrak, sehingga direksi-lah yang dipidana atas perbuatan tersebut, namun direksi melakukan perbuatan tersebut untuk dan atas nama korporasi dan korporasi yang menerima keuntungan atas perbuatan tersebut sehingga tidaklah adil pula jika hanya direksi atau organ-organ tertentu yang dihukum namun perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi selain itu keuntungan juga diterima oleh korporasi.

Berdasarkan Teori Identifikasi, perbuatan direksi dipersamakan dengan perbuatan korporasi, jadi direksi merupakan representasi dari korporasi itu sendiri karena kehendak dari suatu korporasi dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang untuk tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen/perantara, yang benar-benar merupakan otak dan kehendak untuk mengarahkan (directing mind and will) dari korporasi tersebut. Sehingga korporasi dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta atas perbuatan terdakwa.

 

3.2.3 Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Oleh Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan

Tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang KUP, mengalami beberapa kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Jika mencermati rumusan pemidanaannya pada Pasal 38 Undang-Undang KUP secara khusus terhadap Perubahan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, terdapat perubahan yaitu frasa “dapat menimbulkan kerugian Negara” diubah dengan frasa “dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara”, lalu pilihan pidana secara alternative ataupun kumulatif dipertegas dengan hanya pidana secara kumulatif. Sama halnya dengan Pasal 38, Pasal 39 juga mengalami perubahan yang sama hanya saja pidana penjara dinaikkan menjadi maksimal 6 tahun.

Selanjutnya pada Pasal 38 dan 39 pada perubahaan selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 juga mengalami perubahan, yaitu frasa “barang siapa” diubah menjadi “setiap orang”. Lalu pada perubahan selanjutnya pada Pasal 38 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu adanya syarat untuk dapat dipidana bahwa perbuatan tersebut perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana Pasal 13A, dan sanksi pidananya pun diubah minimal 1 kai dan maksimal 2 kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar atau pidana kurungan minimal 3 bulan atau maksimal 1 tahun. Pada Pasal 39 di undang-undang yang sama terdapat penambahan perbuatan pidana pada ayat (1) huruf b, yaitu menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”, dan adanya penambahan perbuatan pidana pada ayat (1) huruf h, yaitu tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara eletktronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indoneisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11). Dan Pada undang-undang yang sama terdapat penambahan pasal yaitu Pasal 39A. Lalu pada perubahan yang terakhir terkait pemidanaannya tidak terdapat perubahan atau sama pada perubahan sebelumnya.

Berkaitan dengan kasus Asian Agri terkait bentuk pertanggungjawabannya berdasarkan Undang-Undang KUP, berbicara mengenai pertanggungjawaban maka berbicara siapa yang mempertanggungjawabkan, menurut Pasal 1 angka 2, yang dimaksud setiap dalam tiap pasal dalam undang-undang ini ialah Wajib Pajak, dan yang Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam rumusan pasal Undang-Undang KUP menggunakan frasa “setiap orang”, dalam ilmu hukum dikenal dua macam orang yaitu manusia atau orang (naturlijkpersoon) dan badan hukum (rechtpersoon). Orang atau manusia atau Badan merupakan subyek hukum dari undang-undang ini, berarti Undang-Undang KUP mengenal badan atau korporasi sebagai subyek hukum dari undang-undang ini maka ketika ia melanggar, maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban. Terlebih lagi dalam Pasal 1 Angka 3 diperjelas mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori Badan.

Dalam kasus Asian Agri yang telah diputus dan telah inkracht dan dihukum untuk membayar sejumlah denda karena pelanggaran pajak yang dilakukan. Secara singkat, bahwa kasus awal mulanya menuntut terhadap Suwir Laut selaku Tax Manager dari Asian Agri, atas perbuatannya melakukan serangkaian perbuatan untuk menghindari pajak sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Karena perbuatannya inilah Negara dirugikan, namun perusahaan diuntungkan dengan tidak atau menghindari pajak.

Berdasarkan fakta yang ada, bahwasanya Suwir Laut bukanlah direksi ataupun pengurus dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri, namun karena perbuatannya yang disetujui oleh perusahaan-perusahaan tersebut dipermasakan sebagai mens rea dari perusahaan karena kehendaknya disetujui oleh perusahaan. Jika berdasarkan kedudukannya sebagai Tax Manager, maka ia tidak dapat didakwa atau dapat dikatakan error in persona, namun berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang KUP “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan”. Jelaslah bahwa ia dapat dilakukan penuntutan.

Jika menelaah Pasal 43 Undang-Undang KUP, sangat terlihat bahwa konsep Vicarious Liability atau Respondeat Superior menjadi jiwa pasal ini, karena terdapat frasa “wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak……” yang berarti agen atau pegawai dari korporasi dapat dikatakan perbuatan dari perusahaan ketika yang dilakukan agen atau korporasi ini disetujui dan menguntungkan perusahaan.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa terasa tidaklah adil jika hannya Suwir Laut yang diberikan sanksi pidana karena perbuatannya ditujukan untuk memberikan keuntungan terhadap perusahaan, oleh karena itu Asian Agri dipidana karena perbuatannya. Meskipun menurut Majelis Hakim bahwa secara individual perbuatan Suwir Laut terjadi karena mens rea dari dirinya sendiri, namun perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau mens rea dari 14 (empat belas) korpoorasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggungjawab pidana “Individual Liability” diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin “Vicarious Liability” diterapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggungjawab pula apa yang dilakukan terdakwa telah diputuskan secara kolektif. Menurut Jamal Wiwoho, apabila korporasi melakukan tindak pidana perpajakan, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan harus dilihat secara komperehensif siapa saja yang terlibat dalam proses tindak pidana perpajakan tersebut.[26]

Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut undang-undang ini dapat dikenakan baik kepada direksi dan/atau kepada korporasi, namun dalam beberapa pasal pertanggungjawabannya dilimpahkan kepada korporasi jika agen melakukan perbuatan jahat, dan perbuatan tersebut menguntungkan korporasi maka perbuatan dari agen tersebut menjadi tanggungjawab korporasi karena perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.

 

  1. Penutup
    • Kesimpulan

4.1.1 Berdasarkan penjelasan pada tiap bab, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Mengenai konsep turut serta korporasi, korporasi dapat dikatakan turut serta ketika direksi atau pengurus atau pegawai dari korporasi melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut untuk dan atas nama korporasi dan disetujui dan bertujuan untuk menguntungkan korporasi, dalam hal turut serta suatu perbuatan tidak dapat terjadi tanpa adanya dua orang pelaku, dan masing-masing orang menyetujui perbuatannya.

  • Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya beberapa ketentuan perundang-undangan berkenaan dengan penyertaan, bahwa korporasi dapat dikatakan sebagai pelaku penyertaan terhadap pelaku lain seperti pada kasus tersebut diatas berdasarkan Teori Identifikasi karena perbuatan direksi dipersamakan sebagai perbuatan korporasi itu sendiri, mengingat korporasi merupakan hal abstrak dan oleh karena itu perbuatan dan tindakannya dilakukan oleh direksi, sehingga jika hanya terdakwa sendiri yang dipidana tetapi korporasi yang menikmati hasil tersebut tidak dipidana maka tidaklah adil. Dalam hal Korporasi dikatakan sebagai penyertaan dari Direksi atau Organnya yaitu dalam hal Perpajakan, pertanggungjawabannya dapat dikenakan baik kepada korporasi, dan pertanggungjawabannya ialah Vicarious Liability atau Respondeat Superior hal ini terlihat dari frasa “….wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak……” yang berarti bahwa perbuatan dari direksi atau pengurus atau pegawai dari perusahaan ketika itu menguntungkan dan semata-mata untuk kepentingan korporasi, maka pertanggungjawabannya dilimpahkan kepada korporasi. Mengingat jika hanya direksi atau pengurus atau pegawai dari korporasi saja yang mempertanggungjawabkan, maka dalam hal pertanggungjawaban pidana tidaklah adil karena perbuatan yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan korporasi.

 

  • Saran
    • Seharusnya dalam tiap undang-undang mengatur mengenai perbuatan turut serta atau penyertaan didalamnya dan pertanggungjawabannya terhadap korporasi, sehingga akan mempermudah penegak hukum. Selain itu menentukan bentuk korporasi apa saja yang dapat dikenakan, karena disamping badan hukum, sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganiasir sekalipun bukan badan hukum dapat juga dikatakan korporasi.
    • Seharusnya pertanggungjawaban terhadap korporasi diatur secara jelas dalam undang-undang siapa yang dipertanggungjawabkan dan mengatur siapa saja yang disebut sebagai Personil Pengendali Korporasi seperti dalam Undang-Undang Pencucian Uang, mengingat hal ini merupakan kepastian hukum selain itu agar memudahkan para penegak hukum untuk dapat memutus dengan seadil-adilnya.

 

 

 

DAFTAR BACAAN

 

Daftar Buku

Adriano, Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

Andika, Auliah, Pertanggungjawaban PIdana Korporasi Pada Tindak PIdana Pencucian Uang, Fakultas Hukum Univeristas Indonesia, Jakarta, 2012.

Anwar, Yesmil, dan Adang, Kriminologi, Refika Aditaman, Bandung 2010.

Ali, Chidir, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991.

Ali, Mahrus, Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.

Arief, Barda Nawai, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cetakan Ketiga, Badan Penerbit, Universitas Dipnogoro, Semarang, 2000.

Armada W, Ronald, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

Bassang, Tommy J., Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, Journal, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015.

Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Hanafi, Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Thesis, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Istiqomah, Milda, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, Hal.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Pranademedia Group, Jakarta, 2014,

Prahassacitta, Vidya, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Setudi Kasus Pekara Tindak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Prinst, Darwin, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Prodjodikoro, Wiryono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Prodjohamidjojo, Martiman, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Bandung, Mandar Maju, 2001.

Purwoleksono, Didik Endro, Hukum Pidana,  Airlangga University Press, Surabaya, 2014.

Rahardjo, Satjicpto, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986.

Saleh, Andi Abu Ayyub, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Setyono, Kejahatan Korporasi – Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Setiyono, Kejahatan Korporasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Setyono, Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Bayumedia Publishing, Malang.

Sjahdeni, Sutan Remy, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, 2006.

Widyana, I Made, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneksa, Jakarta, 2010

Zulkarnain, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Korporasi dan Sistem Pertanggungjawaban Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Law Review Volume XI No. 3, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama, Malang, 2012.

 

Daftar Putusan

Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 Terhadap Suwir Laut dan Asian Agrip Group Tentang Perpajakan

Putusan Nomor 50/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR dan 1648 K/PID.SUS/2014 Terhadap HM. Rusli Zainal Tentang Korupsi

 

 

Daftar Internet

Nasution, Bismar, Kejahatan Korporasi, https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/ diakses tanggal 22 Desember 2015, Pukul 20.35 WIB.

Hukum Online, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6994/tindak-pidana-turut-serta-melakukan, Diakses Pada Tanggal 20 November 2015, Pukul 20.14 WIB.

Ali, Made, Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp 687 Triliunhttp://www.mongabay.co.id/2013/08/24/korupsi-hutan-alam-riau-negara-rugi-rp687-triliun/, Diakses Pada Tanggal 21 November 2015, Pukul 20.00 WIB.

 

[1] Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, Hal. 2.

[2] Ibid, Hal. 2

[3] Barda Nawai Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cetakan Ketiga, Badan Penerbit, Universitas Dipnogoro, Semarang, 2000, Hal. 11.

[4] Soesanto dalam Zulkarnain, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Korporasi dan Sistem Pertanggungjawaban Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Law Review Volume XI No. 3, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama, Malang, 2012, Hal. 331.

[5] Zulkarnain, ibid, Hal. 332.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Sutan Remy Sjahdeni, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 43.

[9] Ronald Armada W, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, hal. 19.

[10] Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, Refika Aditaman, Bandung 2020, Hal. 241-242.

[11] Adriano, Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, Hal. 2.

[12] Ibid, Hal. 60.

[13] Ibid, Hal 60

[14] Ibid, Hal. 124

[15]Ibid, Hal. 126

[16] Andi Abu Ayyub Saleh, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. 89.

[17] Setyono, Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Bayumedia Publishing, Malang, Hal. 50.

[18] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 117-118.

[19] Surastini Fitriasih, Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, Hal. 85.

[20] Op Cit, Hal. 118.

[21] Tommy J. Bassang, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, Journal, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015, Hal. 4.

[22] Hukum Online, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6994/tindak-pidana-turut-serta-melakukan, Diakses Pada Tanggal 20 November 2015, Pukul 20.14 WIB.

[23] Suprapto, Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Widaja, Jakarta, Hal. 47.

[24] Setyono, Kejahatan Korporasi – Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, Hal. 102.

[25] Ibid, Hal. 106.

[26] Eka Gemalasari, Jurnal Ilmiah Implementasi Restorative Justice Dalam Putusan Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 Perpara Tindak Pidana Perpajakan, 2014, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hal. 10.

About Muhammad Fikri Alfarizi

2 comments

  1. Terima kasih pak fikri atas pencerahannya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: